Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Pimpinan PA Wamena Mengikuti Rakor 2020 di Jayapura
Bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura, Minggu, 22 November 2020 digelar Rapat Koordinasi antara PTA Jayapura dengan Pengadilan Agama se-Papua dan Papua Barat dengan tema "Dengan Rapat Koordinasi Kita Tingkatkan Pembangunan Zona Integritas".
Acara ini diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor : W25-A/1732/PP.00/11/2020 tanggal 17 November 2020 dimana peserta yang hadir adalah Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Papua dan Papua Barat.
Dalam kesempatan ini, Pengadilan Agama (PA) Wamena mengutus Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. (Wakil Ketua), Parjono, S.H. (Panitera) dan Teguh Iriantono Eko Putro, S.H. (Sekretaris) untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Pukul 08.30 WIT, acara secara resmi dibuka oleh Drs. H. Agus Budiadji , S.H.,M.H (Ketua PTA Jayapura). Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pentingnya pembinaan dimana sesuai arahan ketua Mahkamah Agung RI pembinaan harus tetap dilaksanakan dalam situasi dan kondisi bagaimana pun juga karena hal ini merupakan suatu kewajiban bagi Pengadilan Tinggi Agama jayapura sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam membawa Pengadilan Agama se-Papua dan Papua Barat ke arah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
Selain itu, ditekankan pula bahwa dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini (masa pandemi covid-19) harus meningkatakan protokol kesehatan, penggunaan masker, penyediaan handsanitizer serta penyedian tempat cuci tangan merupakan hal wajib dilakukan di setiap kantor dimana apabila hal ini tidak dilakukan dan membawa dampak buruk bagi instansi tentuanya akan merugikan baik institusi maupun pegawai yang ada di Pengadilan tersebut tentunya dampak yang luas akan menggangu pelayanan kepada masyarakat pencari kedilan, dan untuk menjaga hal tersebut terjadi maka penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi menjadi wajib hukumnya.
Di akhir sambutanya beliau menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya bahwa dengan persiapan yang sangat singkat pelaksanaan rapat koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik dan diikuti hampir seluruh satuan kerja yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
