Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Tingkatkan Layanan Bagi Masyarakat di Pegunungan Tengah Papua, PA Wamena Lantik JSP baru
Wamena (16/07/2020), Kamis tanggal 16 Juli 2020 Pukul 14.00 WIT bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Wamena, Ketua Pengadilan Agama Wamena Ibu Siti Hanifah, S.Ag., M.H. mengambil sumpah jabatan dan melatik bapak Muh. Nur Hasjim sebagai Juru Sita Pengganti (JSP) di Pengadilan Agama Wamena. Acara yang berlangsung hidmat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Wamena Hakim, para Pejabat Struktural dan Fungsional serta tenaga honorer Pengadilan Agama Wamena
Pelantikan ini menjadi sangat penting karena hingga saat ini Pengadilan Agama Wamena masih memiliki keterbatasan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana sebelumnya PA Wamena hanya memiliki seorang jurusita yang melakukan pemanggilan para pihak. Hal ini di rasa tidak memadai jika melihat wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena yang begitu luas meliputi 8 kabupaten di pegunungan tengah Provinsi Papua yaitu: Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, Yalimo, Membramo Tengah, Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
Dengan diangkatnya jurusita pengganti yang baru sebagaimana diatur dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3007/DJA/KP.04.6/VI/2019, perihal "Persetujuan Pengangkatan Jurusita Pengganti ", diharapkan Pengadilan Agama Wamena bisa memberikan pelayanan public yang lebih baik bagi masyarakat papua khususnya dalam proses pemanggilan para pihak yang ada diberbagai daerah dengan medan yang terjal di Pegunungan Tengah Papua.
Dalam sambutannya ibu Siti Hanifah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadialan Agama Wemena mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, dengan jabatan yang baru ini diharapkan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya meskipun di Wamena banyak sekali kendala yang dihadapi baik secara infrastuktur, transportasi, serta resiko keamanan yang tidak menentu tapi sebagai bentuk pengabdian kepada negri dan masyarakat papua khususnya, pengadilan agama wamena harus sanggup dan tangguh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai fungsi yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku serta selalu memegang sumpah jabatan yang telah di ikrarkan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
