Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Refleksi Diri Paska Ramadhan untuk Pribadi Baru dan Keluarga yang sakinah
Ditulis Oleh : Siswanto, S.H.I., M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Wamena)
Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Illahi robbi yang telah memberi nikmat terbaik kepada kita umat islam yang dengan teguh mengimani kebesaran ilahi, nikmat yang luar biasa karena masih menghirup nafas untuk mampu melewati bulan Ramadhan nan penuh berkah, rahmat dan ampunan.
Tidaklah sempurna iman kita jika kita tidak mengimani akan segala bentuk keberkahan dalam bulan suci Ramadhan kerena sejatinya Allah sang maha Rahman dan Rahim pemberi rahmat kepada segenap alam merupakan salah satu sifat yang mutlak dimiliki Allah SWT dalam asmaul husnaNya, dan sebagai bentuk kasih saying Allah adalah diturunkannya keberkahan serta kemuliaan bulan suci Ramadhan, Iman inilah spirit terkuat seorang muslim dalam beramal. Iman dan amal merupakan dua kompunen yang saling mendukung satu sama lain, Keberadaan iman merupakan syarat suatu amal diterima Allah SWT sehingga layak mendapatkan balasan pahala. Allah berfirman dalam surat Al Al ‘Ashr ayat 2-3 yaitu;
Selengkapnya Klik Disini
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
