Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Tingkatkan Mutu Kualitas Pelayanan, Hakim Tinggi PTA Jayapura Lakukan Pengawasan Langsung Ke Pengadilan Agama Wamena
Rabu (10/11/2021) Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura kembali melakukan pengawasan langsung ke Pengadilan Agama Wamena. Kedatangan tim Pengawas tersebut dalam rangka melakukan pengawasan rutin di Pengadilan Agama Wamena yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Wamena sebagai satuan kerja yang berada dibawah Wilayah PTA Jayapura, sehingga tercipta suatu Peradilan yang Agung sebagaimana yang dicita-citakan dan terprogram dalam Blue Print MA-RI 2010 s/d 2035.
Tim Pengawas tersebut diketuai oleh Bapak Haeruddin, S. Ag., M.H. selaku Ketua Tim Pengawas dan Bapak H. Asrofi, S.H., M.H. yang mana beliau berdua adalah Hakim Tinggi PTA dan didampingi rombongan. Setibanya di Pengadilan Agama Wamena, Tim Pengawas kemudian langsung melakukan pemeriksaan mengenai Management Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, Pelayanan Publik dan Penerapan SIPP.
Bertempat diruang sidang utama, KPA Wamena Bapak Abu Bakar Gaite, S. Ag., M.H. melaporkan bahwa dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Wamena telah dilaksanakan dengan baik dimana seluruh pejabat baik fungsional dan struktural telah melakukan pengawasan secara intern baik pengawasan secara melekat maupun pengawasan fungsional sesuai dengan bidang tugas yang telah diberikan masing-masing dan juga pengawasan yang telah dilakukan oleh Hakim pengawas bidang. Namun, tidak dapat dipungkiri kinerja tersebut belum maksimal dikarenakan banyaknya pegawai tang rangkap jabatan sebagai akibat dari terbatasnya jumlah pegawai.
Dalam rapat yang berlangsung hikmat dan terbuka tersebut, Ketua Tim Pengawas bapak Haeruddin, S. Ag., M.H. menyampaikan hasil pengawasannya bahwa pada umumnya semua tugas telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan administrasi di Pengadilan Agama Wamena sudah baik namun dalam beberapa hal masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki khususnya dalam implementasi penerapan seluruh inovasi unggulan yang telah di programkan Badilag.
Tim Pengawas berharap agar temuan temuan tersebut untuk dibenahi dan berpesan agar kinerja yang telah berjalan selama ini dipertahankan dan ditingkatkan untuk kedepannya sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat tercapai di Pegunungan Tengah Papua.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
