Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Dukung PON XX Papua, PA Wamena Ikuti Koordinasi dengan Pimpinan Daerah untuk Pelaksanaan Kirab Api dan Festival Budaya di Wamena
Rabu (7/9/2021) Pengadilan Agama Wamena yang diwakili oleh Bapak Siswanto, S.H.I., M.H. beserta dengan para pimpinan instansi daerah di Wamena mengadakan rapat koordinasi antar instasi di Gedung Otonom Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya.
Rapat tersebut membahas agenda teknis dan kelancaran acara Kirap Api PON XX dan Festival Budaya di Wamena yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 30 September 2021. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Pekan Olah Raga Nasional yang ke-20 akan dilaksanakan di Papua pada tanggal 2 s.d. 15 Oktober 2021 yang akan mengambil tiga klaster dalam menyelenggarakan event olahraga kompetisi PON yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Meskipun Wamena bukan termasuk klaster dalam penyelenggaraan event tersebut tapi Api PON yang akan dibawa oleh para atlet nasional maupun internasional akan singgah dan bermalam di Wamena.
Demi mendukung acara tersebut semua instansi baik pengadilan, TNI, POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan yang lainnya menyatakan siap untuk mendukung menjaga keamanan dan ketertiban demi sukses event akbar tersebut.
Pengadilan Agama yang diwakili oleh bapak Siswanto, S.H.I., M.H. juga menyatakan bahwa pengadilan agama siap memberi dukungan berupa memasang benner serta menyiapkan tempat parkir yang berada di depan gedung pengadilan untuk mendukung event tersebut. Hal ini karena lokasi gedung pengadilan agama yang strategis dimana berdampingan dengan gedung otonom yang menjadi tempat diselenggaranya acara tersebut.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
