Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
PA Wamena Hadiri Rapat Koordinasi dengan PA sewilayah PTA Jayapura
Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jayapura, Pengadilan Agama (PA) Wamena yang diwakili oleh Siswanto, S.H.I. (Hakim/mewakili Ketua), Parjono, S.H. (Panitera) dan Teguh Iriantono Eko Putro, S.H. (Sekretaris) menghadiri Rapat Koordinasi antara PTA Jayapura dengan PA sewilayah hukum PTA Jayapura.
Acara yang digelar di Hotel Suni Garden Sentani tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni Senin, 29 Maret 2021 hingga Rabu, 31 Maret 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Hakim, Panitera dan Sekretaris dari PTA Jayapura dan PA sewilayah hukum PTA Jayapura yang meliputi Papua dan Papua Barat.
Rapat koordinasi yang mengangkat tema "Melalui Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Kita Tingkatkan Profesionalisme Aparat dan Pelayanan Kepada Masyarakat" ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. melalui sambungan virtual langsung dari Jakarta, sekaligus melaunching 5 Aplikasi Terapan hasil inovasi Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, yaitu Si Ilham (Sistem Informasi Layanan Hukum atas Masyarakat), Sikepo (Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Otomatis), Sipekad (Sistem Informasi Perawatan Kendaraan Dinas), Si Penawai (Sistem Pengadimistrasian Kepegawaian) dan Si Inpak ( Sistem Informasi Pengawasan Keuangan).
Dalam kesempatan rapat koordinasi kali ini, pembinaan-pembinaan dari beberapa narasumber juga menjadi agenda utama. Diantaranya pembinaan oleh Canggih Hangga Wicaksono, S.S.T., perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan materi Pembangunan Zona Integritas, serta pembinaan oleh YM Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.
Selain pembinaan, agenda yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan permasalahan yang terdapat pada masing-masing satuan kerja untuk dicarikan solusi pemecahannya melalui rangkaian sidang komisi dan sidang pleno.
Diakhir acara, PTA Jayapura mengumumkan pemberian reward terhadap satuan kerja yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan tugas selama tahun 2020 dengan tujuh kategori penilaian, diantaranya:
1. Tata Laksana Kelengkapan Website
2. Perencanaan dan Pelaporan Terbaik
3. Pelaksanaan Laporan SAI dan Anggaran
4. Penilaian SIPP Terbaik
5. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court
6. Pengiriman Perkara Cepat dan Akurat
7. PA Berpredikat WBK
Sebelum resmi menutup kegiatan ini, Ketua PTA Jayapura, Drs. H. Agus Budiadji, S.H.,M.H. berpesan agar setiap PA di bawah PTA Jayapura harus senantiasa meningkatkan kinerjanya yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
