Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Daftar Nama Pejabat Pengawas
|
No |
Nama |
Pangkat / Gol. Ruang |
Jabatan |
Bidang Pengawasan |
Keterangan |
|
1 |
Toharudin, S.H.I., M.H |
Pembina, IV/a |
Wakil Ketua |
Koordinator Pengawas
|
|
|
2 |
Siswanto, S.H.I., M.H. |
Penata Muda Tk.I, III/b |
Hakim |
Pengawas Bidang Administrasi Umum, Perencanaan TI dan Pelaporan, Pengawas Bidang Manajemen Peradilan Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Kinerja Pelayanan Publik. |
|
Ucapan Selamat/Duka Cita
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
