Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Perjanjian Dengan Pihak Ketiga
Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Wamena dengan PIHAK KETIGA pada tahun 2024, diantaranya:
- Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Wamena dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Wamena, download disini
- Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Fattahul Muluk Papua tentang Penyediaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum PA Wamena Tahun 2023, download disini
- Perjanjian Kerjasama dengan RRI Wamena tentang Penyampaian Pengumuman Perkara Ghoib dan Itsbat Nikah di Wilayah Yurisdikdi Pengadilan Agama Wamena, download disini
- Perjanjian Kerjasama dengan BRI Cabang Wamena tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, download disini
- Perjanjian Kerjasama dengan UNA'IM Yapis Wamena tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, download disini
- Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya tentang Peningkatan Pelayanan Terhadap Disabilitas dan Kaum Rentan, Pemberian Data Kemiskinan, Dan Rekomendasi Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mengajukan Perkara, download disini
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
