Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja 2020
Evaluasi kerja merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebuah organisasi guna mengetahui sejauh mana efektifitas suatu rencana yang telah dibuat. Demikian pula pada Pengadilan Agama (PA) Wamena. Bertempat di aula Ruang Sidang (Rabu/29-01-2020), seluruh pegawai pada bagian serta unit kerja yang ada di PA Wamena melaksanakan rapat evaluasi atas program kerja tahun 2019.
Dipimpin oleh Ketua PA Wamena, Siti Hanifah, S.Ag., M.H., dan didampingi oleh M.Yusuf, S.H.I.,M.H. (Wakil Ketua), Markisa, S.H.I. (Panitera) dan Teguh Iriantono Eko Putro, S.H. (Sekretaris), pembahasan keberhasilan maupun permasalahan serta solusi-solusi yang hendaknya menjadi perhatian bersama menjadi salah satu agenda pada pertemuan tersebut. Disamping itu, pembahasan penyusunan program kerja tahun 2020 juga menjadi agenda utama.
Dengan pembahasan evaluasi serta penyusunan program kerja yang melibatkan seluruh unsur pegawai, diharapkan mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder terkait terutama para pencari keadilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
