Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Hakim Pengadilan Agama Wamena Berikan Materi “Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” kepada Para Mahasiswa melalui Webinar
Rabu (08/09/2021) Hakim Pengadilan Agama Wamena yaitu Siswanto, S.H.I, M.H. memberikan materi secara virtual tentang “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama” kepada para Mahasiswa Semester Lima Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.
Webinar tentang materi tersebut merupakan salah satu pembekalan yang diberikan kepada para mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Studi pengayaan Lapangan (SPL) yang nantinya mereka akan melakukan studi lapangan atau magang di pengadilan agama dan perbankan syariah.
Disamping materi tentang penyelesaian ekonomi syariah para mahasiswa juga mendapat pembekalan tentang perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan peningkatan varian produknya serta potensi peningkatan aset dan transaksi ekonomi syariah paska dilakukan merger tiga bank BUMN.
Dalam kesempatan ini bapak Siswanto, S.H.I, M.H. selaku pemateri menyampaikan proses dan administrasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik yang disebabkan karena adanya wanprestasi, PMH, maupun akibat dari adanya wabah pandemic covid-19 serta potensi sengketa paska adanya merger tiga bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dengan adanya pembekalan ini diharapkan para mahasiswa dapat memiliki gambaran yang lebih luas tentang kaedah hukum serta bagaimana praktek baik transaksi ekonomi syariah di perbankan dan juga proses penyelesaian sengketa tersebut di Pengadilan Agama.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
