Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Pengadilan Agama Wamena Raih Predikat Penilaian SIPP Terbaik Tahun 2020 Wilayah PTA Jayapura
Jayapura II pa-wamena.go.id
Kamis, 31 Maret 2021. Dalam Penutupan Rapat Koordinasi Daerah di PTA Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang diwakili oleh Dr. H. Khaerudin, S.H., M. Hum. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jayapura memberikan penghargaan kepada Pengadilan Agama Wamena sebagai satker dengan kinerja Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) terbaik selama tahun 2020.
Hakim Pengadilan Agama Wamena Siswanto, S.H.I., M.H. mewakili Pengadilan Agama Wamena menerima penghargaan tersebut mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat ikhtiar maksimal, kerja keras, kerjasama dan kekompakan semua warga Pengadilan Agama Wamena mampu mendapatkan penilaian terbaik dalam penanganan perkara berdasarkan SIPP pada tahun 2020.
Penghargaan ini tentunya tidak hanya merupakan apresiasi bagi seluruh stake holder dan pengguna SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Agama Wamena. Lebih dari itu predikat tersebut akan menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Wamena untuk senantiasa lebih meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat di daerah Penggunungan Tengah Papua.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
