Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.
Media transparansi dan akuntabilitas peradilan agama sekaligus pengawasan secara virtual Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.
Membangun Sinergi Bersama dalam Melayani Masyarakat, PA Wamena Lakukan MoU dengan Kemenag dan Kantor Pos Wamena
Wamena, (29/11/ 2021) Pengadilan Agama Wamena lakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ( MoU ) dengan Kementrian Agama Kabupaten Jayawijaya dan Kantor Pos Wamena. Bertempat di Aula Pengadilan Agama Wamena, Ketua Pengadilan Agama Wamena Bapak Abu Bakar Gaite, S. Ag., M.H. menegaskan pentingnya terjalin hubungan kerjasama yang baik antar instansi dalam membentuk ekosistem pelayanan umum yang baik dan prima kepada seluruh masyarakat Papua, dalam hal penerbitan buku nikah paska putusan penetapan pengadilan agama perlu adanya sinergisitas antara PA dan kemenag agar isi penetapan itu bisa di eksekusi sehingga masyarakat bisa memperoleh buku nikah demi keperluan keluarga dan status anak-anaknya.
Begitu juga dalam proses pengiriman berkas dan leges terhadap barang bukti yang diajukan ke Pengadilan Agama perlu adanya satu persepsi bersama dengan Kantor Pos agar para pihak memperoleh kemudahan dalam proses pemberkasan di Pengadilan Agama. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua PA Wamena, Abu Bakar Gaite, S. Ag., M.H. dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jayawijaya, bapak Bernandus Beliong, S. Ag. Dan juga Executive General Manager kantor pos wamena, bapak Arya Febrianto dengan disaksikan seluruh karyawan Pengadilan Agama Wamena serta rombongan dari Kemenag dan Kantor Pos.
Dalam kesempata ini Hakim Pengadilan Agama Wamena Bapak Siswanto, S.H.I., M.H. menambahkan bahwa kedepan kerja sama ini akan terus dilakukan dengan instansi-instansi lain sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Wamena dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat pegungungan tengah Papua, antara lain dengan dukcapil, kepolisian, BPN, dll.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
